DIKSI.CO, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda mengharap beberapa aturan mesti direvisi. 

Hal itu lantaran tambang ilegal semakin marak dengan berkedok izin pertanian. 

Ketua Komisi III DPRD kota Samarinda, Angkasa Jaya komentari UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Minerba dan Batubara. 

Angkasa menganggap UU tersebut tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. 

Oleh sebab itu, anggota dewan serta pemerintah daerah yang terkait merasa tidak berkutik akibat diterapkannya UU tersebut. Karena hal ini akan membuat pertambangan ilegal semakin merajalela. 

"Kalau dulu itu izin bisa melalui daerah, tapi sekarang semua urusan pindah ke pusat. Hal ini yang memicu pelaku tambang ilegal berani kucing-kucingan," ujar Angkasa Jaya saat dikonfirmasi Jum'at (2/7/2021). 

Dilanjutkan Jaya, terjadi beberapa kasus penyelewangan izin. Bahkan ada beberapa oknum yang meminta izin kepada pemerintah untuk membuka lahan pertanian. Akan tetapi semua itu hanyalah muslihat, setelah diselidiki lebih jauh malah dijadikan kawasan pertambangan. 

"Ada beberapa yang seperti itu, setelah ditindak mereka berdalih tidak sengaja mau buka lahan pertanian malah ada batubaranya, mereka itu bawanya dengan karungan agar tidak ketahuan," terangnya membeberkan. 

Menurutnya, untuk mensiasati agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Jaya mengaku akan lebih keras dengan menempatkan persoalan yang merusak lingkungan. 

Meski demikian, menurutnya selalu praktik ilegal lepas dari pengawasan. 

"Saya berharap ini bisa direvisi lah, artinya, bisa memikirkan keselamatan bagi daerah yang terkena dampaknya. Sementara ini untuk perizinan pembukaan lahan apapun itu kami sarankan untuk stop dulu, untuk menghindari hal serupa," pungkasnya. (advertorial)