Komisi II DPRD Kaltim Dorong BUMDes Jadi Solusi Distribusi Pupuk Subsidi

DIKSI.CO – Persoalan pupuk subsidi yang kerap menjadi keluhan petani di Kalimantan Timur kini mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan perlunya langkah konkret agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian daerah.

Menurut Guntur, selama ini banyak petani menyampaikan langsung permintaan bantuan pupuk. Namun, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan menyalurkan pupuk subsidi secara langsung karena hal tersebut berada di bawah kendali pemerintah pusat.

“Kementara kewenangannya berada di pemerintah pusat,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, beberapa waktu lalu.

Sebagai terobosan, Guntur mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa dilibatkan dalam proses distribusi pupuk subsidi.

Dengan posisi BUMDes yang dekat dengan masyarakat, proses verifikasi jumlah petani dan kebutuhan pupuk dapat dilakukan lebih akurat.

Dengan posisi BUMDes yang dekat dengan masyarakat, proses verifikasi jumlah petani dan kebutuhan pupuk dinilai bisa dilakukan secara lebih akurat.

“Jika BUMDes yang mengelola, distribusi bisa lebih tepat sasaran dan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi desa,” imbuh Guntur.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi petani yang selama ini kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

Selain meningkatkan produksi pertanian, keterlibatan BUMDes juga akan memperkuat ekonomi desa dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menurut Guntur, pupuk subsidi sejatinya diperuntukkan bagi petani dan bukan untuk diperjualbelikan secara bebas.

Namun di lapangan, lanjut Guntur, praktik penyimpangan dinilai masih terjadi karena minimnya pengawasan. Dengan menjadikan BUMDes sebagai pengelola distribusi, ia berharap celah penyimpangan dapat diminimalkan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan transparansi data agar program pupuk subsidi benar-benar membantu petani meningkatkan produksi.

“Mekanisme ini dapat menjadi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pupuk dan memperkuat sektor pertanian di Kalimantan Timur,” jelasnya.

Selain distribusi pupuk ia juga mendorong pemerintah daerah  untuk membangkitkan semangat generasi muda untuk bertranformasi menjadi petani muda milenial.

“Apalagi saat ini petani kita di atas 70 persen sudah tua, sekarang bagaimana kita menggalakkan peran-peran petani muda atau milenial ini,” kata Guntur.

Meski demikian, menurut Guntur peran serta petani milenial ini sudah mulai menunjukkan dampak positif, khususnya di Kabupaten Kukar.

Pemkab Kukar dinilai telah sigap membuat program-program yang menggandeng anak-anak muda, untuk aktif meningkatkan hasil panen padi dan produk pertanian lainnya

Keberhasilan Kukar harus menjadi dorongan bagi Pemprov Kaltim untuk memberikan dukungan yang lebih besar. Seperti bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) modern kepada kelompok petani milenial.

“Jika dukungan alsintan modern ini diberikan, hasilnya akan berlipat ganda. Seperti di Desa Menamang Kanan Muara Kaman Kukar. Para petani semangka yang telah kita bina, hasil panennya luar biasa. Sepanjang 2 tahun kemarin, hasilnya selalu 2.000 ton,” sebut Guntur.

Selain itu, dia juga menyoroti daerah lumbung padi besar di Kukar, seperti Tenggarong Seberang dan Loa Kulu, yang sangat membutuhkan sentuhan modernisasi dan energi dari petani milenial.

Dengan dukungan penuh dari Pemprov, Guntur yakin target swasembada pangan Kaltim akan tercapai.

“Di daerah Tenggarong Seberang dan Loa Kulu itu sangat besar lahan cetak sawah padi di sana,” tambah dia.

Tidak hanya di Kukar, Guntur juga berharap daerah lainnya di Kaltim dapat mengoptimalkan potensi komoditas perkebunan lainnya, agar Kaltim tidak lagi terus mendatangkan pangan dari luar daerah.

“Contohnya seperti di daerah Kutai Timur, dikenal dengan daerah penghasil aren/gula merah. Para petani di sana bisa digenjot untuk fokus menanam tanaman aren,” pungkasnya.

(ADV)

Back to top button