"Secara efektif badan otorita akan mengambil alih dan bahkan memulai periode pengelolaan pemerintahan," ungkapnya.

"Kami merasa pengetahuan belum cukup. Oleh karena itu kami harus berdialog terus-menerus dengan mendatangi semua pemangku kepentingan baik ke tokoh adat dan masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Riza Indra Riadi, Pj Sekprov Kaltim, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kantor Staf Presiden RI ke Kaltim.

"Kami akan berkonsultasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Kepala Badan Otoritas IKN. Guna mendapatkan informasi terkait perkembangan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim dalam hal mencakup lahan," paparnya.

Pemprov Kaltim berharap, kunjungan Staf Ahli Presiden RI ke Kaltim, bisa membangun sinergi dan kerjasama yang baik untuk pembangunan Indonesia terutama Bumi Mulawarman.

"Pada dasarnya masyarakat Kaltim pada umumnya mendukung 100 persen pembangunan IKN. Namun diharapkan dalam prosesnya tidak hanya diambil alih oleh pusat melainkan melibatkan masyarakat Kaltim dari tingkat elit sampai masyarakat ke bawah dan bermanfaat bagi kota-kota penyangga ibu kota negara," tegasnya. (tim redaksi Diksi)