Insiden Jembatan Mahulu, Pelindo Perketat Pengawasan Sungai Mahakam 24 Jam
DIKSI.CO – Insiden penabrakan Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) yang terjadi dua kali dalam kurun waktu kurang dari dua pekan langsung mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda mengambil langkah korektif. Sebagai operator pemanduan kapal, Pelindo menegaskan akan memperketat pengawasan lalu lintas pelayaran di Sungai Mahakam dengan mengoptimalkan sistem kepanduan selama 24 jam penuh.
Dua peristiwa tabrakan yang masing-masing terjadi pada 23 Desember 2025 dan 4 Januari 2026 itu menjadi peringatan keras bahwa celah pengawasan masih terbuka. Pelindo menilai penguatan sistem pemanduan menjadi kunci utama untuk mencegah terulangnya insiden serupa terhadap infrastruktur strategis daerah.
Pelindo Fokus Benahi Sistem Kepanduan Kapal
General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, menyatakan pihaknya langsung melakukan evaluasi internal setelah insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa Pelindo tidak ingin kembali kecolongan akibat lemahnya pengawasan di luar jam operasional pemanduan.
“Yang perlu kita benahi adalah aspek kepanduan. Kepanduan tidak boleh hanya berjalan pada jam-jam tertentu, tetapi harus bisa beroperasi 24 jam meskipun tidak ada jadwal pengeluaran kapal di bawah jembatan,” ujar Suparman, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, selama ini pengawasan memang sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pelanggaran prosedur, khususnya pengolongan kapal di luar jam pandu resmi.
Optimalisasi Pengawasan untuk Tutup Celah Pelanggaran
Pelindo menilai dua insiden penabrakan Jembatan Mahulu kuat pemicunya adalah aktivitas pelayaran yang tidak mematuhi prosedur keselamatan. Dugaan sementara, kapal melakukan pengolongan tanpa pendampingan pandu pada waktu yang tidak sesuai ketentuan.
“Pengawasan itu sudah ada, hanya memang belum optimal. Ke depan akan kita perketat agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegas Suparman.
Menurutnya, pengawasan yang tidak konsisten berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran sekaligus mengancam aset vital milik negara dan daerah. Karena itu, Pelindo menempatkan penguatan pengawasan sebagai prioritas utama pascainsiden.
Pemanfaatan Teknologi Jadi Andalan Pelindo
Dalam langkah pembenahan tersebut, Pelindo memastikan akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang sudah tersedia. Sistem radio komunikasi dan perangkat pemantauan lainnya akan dioptimalkan agar setiap pergerakan kapal dapat terdeteksi secara real time.
“Kami akan manfaatkan teknologi radio dan sistem pemantauan yang ada supaya pengawasan lebih efektif. Infrastruktur strategis seperti jembatan tidak boleh lagi menjadi korban kelalaian,” katanya.
Pelindo menilai integrasi teknologi dan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan pelayaran.
Kerja Sama dengan Perusda Tetap Berjalan
Suparman menegaskan bahwa Pelindo tidak bekerja sendiri dalam menjalankan sistem pemanduan. Selama ini, Pelindo telah menjalin kerja sama dengan Perusahaan Daerah (Perusda) PT Melati Bhakti Satya (MBS).
Kerja sama tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana pemanduan, seperti kapal tunda, serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sekitar jembatan.
“Kerja sama itu sudah berjalan. Penyediaan kapal tunda, pemasangan CCTV di jembatan, semuanya menjadi bagian dari sistem pemanduan,” jelasnya.
Selain itu, jembatan-jembatan di wilayah kerja tersebut juga telah diasuransikan melalui skema kerja sama antara Pelindo dan Perusda.
Skema Asuransi dan Tanggung Jawab Pelindo
Dalam skema yang berlaku, Pelindo bertindak sebagai pihak pembiaya, sementara Perusda menjalankan peran operasional, termasuk pengelolaan asuransi infrastruktur.
“Perjanjian kerja samanya jelas. kami membiayai, Perusda yang melaksanakan, termasuk urusan asuransi jembatan,” ujar Suparman.
Ia menegaskan bahwa aspek tanggung jawab terhadap perlindungan aset publik telah diatur secara formal dan menjadi bagian dari komitmen Pelindo sebagai BUMN.
Pemprov Kaltim Dorong Evaluasi Menyeluruh
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turut menyoroti langkah Pelindo pascainsiden. Ia menegaskan bahwa kejadian berulang ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa.
“Kita tidak boleh main-main. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan aset strategis daerah. Pengawasan harus diperketat dan prosedur ditegakkan tanpa kompromi,” tegas Rudy.
Menurutnya, Sungai Mahakam merupakan jalur vital perekonomian Kaltim, namun keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi.
Penegakan Aturan Jadi Kunci Pencegahan
Rudy Mas’ud menekankan bahwa Pemprov Kaltim akan terus memantau langkah konkret yang dilakukan Pelindo dan instansi terkait. Ia meminta komitmen pengawasan 24 jam benar-benar diterapkan, bukan sekadar wacana.
“Yang kita inginkan adalah tindakan nyata dan sistem permanen. Jangan hanya bergerak setelah kejadian,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya penegakan aturan dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar sebagai efek jera.
Kalau ada yang melanggar, harus ada konsekuensinya. Ini penting sebagai efek jera,” tegas Rudy.
Dengan penguatan sistem kepanduan, optimalisasi pengawasan 24 jam, serta pemanfaatan teknologi secara maksimal, Pelindo dan Pemprov Kaltim berharap insiden penabrakan Jembatan Mahakam Hulu tidak kembali terulang. Keselamatan pelayaran dan perlindungan aset negara ditegaskan sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar.
(Redaksi)
