Ia mengatakan fenomena antrean tidak hanya terjadi di Samarinda tetapi juga menyebar ke kota-kota lainnya, ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai sisi terluar distribusi menjadi hambatan utama.
"Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi, kewenangan pemerintah terbatas dan tidak mencapai lapisan terdalam distribusi BBM," ujarnya.
Meskipun demikian, ada harapan bahwa Pertamina, sebagai pemegang kewenangan utama dalam hal ini, dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih baik.
"Pertamina bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini agar kelangkaan BBM dan antrian panjang dapat diminimalkan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat," bebernya. (Adv)
