DIKSI.CO, SAMARINDA - Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meloloskan dua usulan proyek Multy Years Contract (MYC) pada perencanaan anggaran tahun jamak mendapat restu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usai melakukan pertemuan khusus pada Kamis (26/11/2020).

Pro dan kontra bermunculan. Sebab sebelumnya hasil pertemuan komisi III DPRD Kaltim bersama Kemendagri mempersoalkan kesiapan dokumen usulan MYC yang belum dilengkapi.

Nidya Listiyono anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar angkat bicara.

Tio sapaanya menegaskan bahwa legislatif tidak menolak usulan tersebut. Namun, melihat proses pengusulan MYC yang terburu-buru dan terkesan dikejar-kejar memiliki resiko hukum.

"Ini yang harus kita pertimbangkan. Bukan karena kita anti pembangunan. Tetapi mekanisme harus benar-benar dijalankan," ucap Tio saat dihubungi awak media, Sabtu (28/11/2020).

Usulan MYC sendiri diketahui baru muncul dalam draft usulan rencana KUA-PPAS menjelang penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim.

Sementara sebelumnya, usulan MYC tidak termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Ketika hari ini ada informasi bahwa Pemprov Kaltim sudah melakukan pertemuan dan berkonsultasi dengan Kemendagri maka akan kita lihat dulu hasil rekomendasinya apa. Itu yang harus kita cermati bersama," tegasnya.

Tio menginginkan adanya pandangan atau masukan dari pihak penegak hukum untuk lebih memastikan usulan MYC tidak bermasalah setelah disahkan.

"Lagi-lagi kita harus melihat syarat-syarat pengajuan MYC. Kalau perlu kita minta advice (nasihat) misalnya dari pihak kejaksaan. Jangan sampe ini diketok kemudian jadi masalah di kemudian hari," pungkasnya. (advertorial)