DIKSI.CO, SAMARINDA - Akhir pekan lalu, Isran Noor, Gubernur Kaltim mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim tahun 2022.

Terjadi kenaikan UMP Kaltim 2022 sebesar Rp33 ribu atau 1,11 persen,  yang sebelumnya sebesar Rp2,98 juta menjadi Rp3,01 juta di tahun 2022. 

Kenaikan UMP itu berdasarkan perhitungan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tengang pengupahan.

Komponen-komponen perhitungan penetapan UMP Kaltim tahun 2022, menurut dia, berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Di antarahya mengenai berapa inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan berapa kebutuhan perkapita.

Kecilnya kenaikan UMP tahun 2022 mendatang, turut direspon oleh wakil rakyat di Karang Paci.

Sigit Wubowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim menyebut perlu keseimbangan dan kebijaksanaan dalam menetapkan indikator kenaikan UMP.

"Kalau memang waktunya naik, ya harus dinaikan," ungkap Sigit, Senin (22/11/2021).

Hanya saja, perlu juga melihat kemampuan para pengusaha saat ini. Kondisi pandemi saat ini, kenaikan upah tentu akan makin membebani pengusaha.

"Kalau perushaan collapse itu harus ada pertimbangan lain. Harus difasilitasi juga kalau perusahaan tidak mampu habis semua jadinya. Kami maunya buruh sejahtera, pengusahanya tapi bagaimana," paparnya.

Sigit lalu mencontohkan salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda, saat ini kondisi manajemen mall tersebut kesulitan membayar tagihan listrik, karena pengungunjung mall yang menurun drastis kala pandemi.

Itu baru listrik, ditambah dengan pengupahan karyawan di pusat perbelanjaan tersebut.

Untuk itu, perlu kebijaksanaan baik dari sisi pekerja maupun pengusaha agar menerima UMP 2022 yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kalau kita tidak bijaksana, bisa tutup nanti perusahaan. Harus seimbang, kita harus bijak," tegasnya. (tim redaksi Diksi)