DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim berhasil mempertahankan gelar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019. 

Raihan opini ini, merupakan opini WTP ke enam bagi Kalimantan Timur.

Apresiasipun disampaikan tidak hanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim, selaku yang memeriksa laporan keuangan. Apresiasi juga disampaikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim, dengan mengganjar Pemprov Kaltim dengan penghargaan.

Meski begitu, beberapa catatan evaluasi masih diberikan kepada pemprov. Salah satunya catatan atas kinerja peusahaan daerah, Migas Mandiri Pratama (MMP).

Permasalahan MMP diketahui berkaitan dengan Participating Interest (PI) dari Kaltim ke Pertamina. 

Selain itu dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, terakhir ada temuan jika sebuah koperasi memiliki saham di MMP dan adanya rangkap jabatan para direksi MMP di anak perusahaan.

Tidak ingin persoalan ini berlanjut, Pemprov Kaltim melakukan evaluasi dan upaya penuntasan catatan dari BPK tersebut.

Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, menyampaikan beberapa catatan telah diupayakan untuk dilakukan.

Untuk itu, Perusda MMP selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kembali oleh BPK perwakilan Kaltim.

"Perusda MMP akan ditindak lanjuti lagi dengan pemeriksaan kembali oleh BPK perwakilan Kaltim," kata Sa'duddin, Rabu (4/11/2020).

Meski BPK akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap Perusda MMP, namun Sa'duddin menegaskan hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan Pemprov Kaltim, tahun 2020.

"Karena catatan dari BPK tidak dianggap material, untuk itu Kaltim kembali memperoleh opini WTP," tegasnya.

Dirinya merasa bahagia atas raihan WTP ke 6 untuk Kaltim. Meski bahagia, raihan opini tersebut diharap menjadi penegas agar makin meingkatnya pelayanan terhadap masyarakat. (advertorial)