Sabtu, 5 Oktober 2024

Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Paser Apresiasi Pengawasan yang Dilakukan Mahasiswa Akibat Dampak Naiknya Harga BBM

Koresponden:
diksi redaksi
Selasa, 6 September 2022 0:0

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi saat menemui massa demonstran dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kabupaten Paser yang menolak kenaikan harga BBM

DIKSI.CO, PASER - Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menemui massa demonstran dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kabupaten Paser yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Aksi demonstran tersebut berlangsung di depan Kantor Sekretariat DPRD Paser pada, Selasa (6/9/2022).

Dalam orasi yang disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) dengan tegas menyatakan sikap, terhadap kenaikan harga BBM yang berimbas ke masyarakat menengah kebawah karena harga barang akan naik menyesuaikan.

"Kami minta pemangku kebijakan yang ada di Paser bersikap konstruktif terhadap dampak yang dialami oleh masyarakat Paser, imbas dari naiknya harga BBM saat ini," tegas Rano Korlap aksi.

Merespon hal itu, Hendra Wahyudi menyampaikan terima kasihnya atas tertibnya aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya.

"Kami mengapresiasi atas pengawasan yang dilakukan oleh para Mahasiswa yang peduli dan peka dalam dampak naiknya harga BBM, hal ini sangat membantu DPRD yang ada kaitannya dengan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap jalannya kebijakan," ujar Hendra.

Hendra mengatakan telah mendengarkan apa yang sudah menjadi tuntutan massa aksi, sebagai bentuk perjuangan dalam dalam mengatasi dampak yang terjadi imbas dari kenaikan harga BBM ke masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Paser mengaku telah melakukan pertemuan bersama unsur Forkopimda di Polres Paser, serta melakukan rapat koordinasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai kenaikan harga BBM.

"Pada dasarnya, Pemerintah Pusat telah menginstruksikan dan mendorong Pemda untuk segera menganggarkan belanja wajib untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM ini," jelasnya.

Hendra menambahkan, terdapat beberapa program bantuan sosial yang akan disalurkan nantinya kepada masyarakat terdampak.

Kemudian adanya dorongan dari Pemerintah Pusat ke Pemda, dengan merekrofusing APBD melalui dana transfer umum sebesar 2 persen, dalam rangka perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Nanti juga ada BLT da bantuan subsidi, tentunya kami dari DPRD akan mengawal pemerintah daerah dalam rangka mekanisme dan tata cara pengunaan dana tersebut," pungkasnya. (Adv)

Tag berita:
Berita terkait
breakingnews