"Kenapa seperti itu, Pak Gubernur pas kampanye kan keliling Kaltim. Apakah luasan Kaltim ini berubah atau bagaimana," lanjutnya.

Menurut Abdurrasyid, target-target di RJPMD mesti dievaluasi di masing-masing OPD. Mencari persoalan apakah perencanaan yang dilakukan salah, atau eksekutor yang gagal menjalangkan target RJPMD.

"Sisi perencanaannya apakah dari Bappeda, apakah telah berkoordinasi dengan OPD yang ada, ketidakfokusan ini jadi kendala utama. Dinas PUPR Kaltim jadi sorotan kami, apakah tidak menjadi eksekutor yang bagus," jelasnya.

HIPMI Samarinda mendorong Gubernur Kaltim bisa fokus pada program yang dianggap skala prioritas.

"Skala prioritas Gubernur harus tegas ke OPD, jangan sampai jadi Perda lagi. Kan Perda RJPMD ini sudah dua kali, jangan main-main," tegasnya.

"Tidak mungkin bisa 100 persen, karena tidak fokus. Pak Gub harus fokus pada programnya sendiri dan ada skala prioritas," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)