DIKSI.CO, SAMARINDA - Melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim menjadwalkan pada bulan Oktober ini agenda pengesahan APBD Perubahan 2021.
Meski begitu, memasuki awal Oktober ini, belum ada kesepahaman bersama Pemrpov dan DPRD Kaltim mengenai nota keuangan KUPA PPAS.
Padahal kesepahaman itu ditarget telah disepakati pada akhir September 2021 lalu.
Pemprov Kaltim melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sempat melayangkan pernyataan bakal menerbitkan Pergub pengesahan APBDP, jika Banggar DPRD tidak juga menyepakati KUPA PPAS 2021.
Hal itu disanggah oleh Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Samsun menyebut, jika APBD perubahan tidak disepakati, maka Kaltim hanya akan menjalankan program di APBD murni.
"Gak bisa pergub itu, kan ada APBD murni 2021 yang sudah disahkan. Berarti gak ada perubahan," kata Samsun, Minggu (3/10/2021).
Ditanya soal apakah tidak mengesahkan APBDP adalah target DPRD Kaltim. Samsun menegaskan tidak ada target apapun dari DPRD.
Politisi PDIP Kaltim ini menegaskan alasan mendasar sulit bagi DPRD mencapai kata sepakat di APBD lantaran serapan anggaran rendah.
"Serapan anggaran Kaltim berapa persen sekarang, per akhir Agustus baru 36,40 persen. Masih banyak duitnya," jelasnya.
Sementara untuk serapan anggaran di September, pihaknya mengaku belum mendapat informasi dari BPKAD Kaltim.
Jangan sampai jika anggaran belanja ditambah pada perubahan 2021, beban penyerapan anggaran menjadi semakin besar. Akibatnya potensi besarnya SiLPA di akhir tahun ini juga semakin besar.
"Kalau belanja mau ditambahi lagi, nanti makin besar anggaran yang tidak terserap," tegasnya.
Sementara itu, Sigit Wibowo, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, menyampaikan Banggar bersama TAPD, terus akan melalukan pembahasan APBDP.
Dengan dijadwalkannta paripurna pengesahan anggaran perubahan di Banmus, menjadi tanda ada upaya membahas anggaran bersama DPRD dan Pemprov Kaltim.
"Sudah kami jadwalkan, cuma memang masih free memory. Pastinya kami sama-sama berjuang menuju kearah situ, yang penting sudah dijadwalkan," tuturnya.
"Pembahasan pembahasan akan dilakukan, jika sudah klir baru akan disepakati," sambungnya.
Beberapa persepsi anggaran mesti disamakan, guna mendapatkan kesepakatan anggaran bersama.
Fokus pembahasan yang masih alot menurut Sigit, terkait refocusing anggaran akibat Covid-19. Hal itu memerlukan pembahasan mendalam.
"Menyamakan persepsi anggaran 2021 sama yang perubahan, karena ada refocusing karena Covid-19," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
