DIKSI.CO, SAMARINDA - DPRD Kaltim kembali menyoroti soal penanganan kasus stunting di Bumi Etam.

Disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, bahwa dengan data yang telah ada dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Pemprov Kaltim tetap harus mempertajam akurasi pendataan stunting.

Namun sebelum itu, Sapto menekankan pembangunan fasilitas kesehatan terutama posyandu di masing-masing daerah perlu dimaksimalkan.

“Karena selama ini keluhan warga ketika kita reses, mereka minta dibangunkan Posyandu. Posyandu nebeng di rumahnya orang, nebeng di pos jaga. Kan gak elok, kita bicara stunting tapi posyandunya nebeng di pos kamling dan lain sebagainya,” ujar Sapto belum lama ini.

Ditekankan olehnya bahwa sudah semestinya Kaltim memiliki posyandu yang terdata atau terdaftar dan terperinci di setiap daerah, terutama kelurahan dan RT. 

“Itukan (Posyandu) harus terdata. Bagaimana mereka mendata secara akurat masyarakat kita yang stunting. Ketika masyarakat datang untuk imunisasi, mau melakukan pemberian susu dan bubur seperti dulu itu saja kan gak ada. Kalaupun ada, tapi fasilitasnya tidak ada. Artinya pendataan itu harus berawal dari sistem itu dulu. Posyandu dibenahi dulu, haqqul yaqin akurat itu data untuk stunting. Intinya kembali ke pendataan, pembenahan birokrasinya yang penting,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, upaya Pemprov Kaltim dalam penanganan stunting di Benua Etam terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 10 upaya yang digalakkan sedari tahun 2023 hingga 2026 untuk menangani stunting di Provinsi Kaltim.

Dimulai dari prioritas rencana pembangunan daerah tahun 2024 - 2026, dengan target penurunan angka stunting sebesar 10 persen. (Adv)