Bisa mungkin murni hukum, bisa juga untuk menjatuhkan salah satu figur paslon.

"Bisa jadi kasus ijazah palsu itu digulirkan untuk menyerang figur secara politik. Tapi kan itu masih asumsi dan perlu pembuktian secara hukum. Bisa juga murni kasus hukum yang berdampak secara politik, itu bisa juga," jelasnya.

Saling menjatuhkan figur saat pemilu dianggap hal yang wajar di dalan dunia politik.

"Kalau misalnya kasus ijazah palsu itu untuk menjatuhkan nama baik dan akreditasi figur tertentu itu wajar saja bagi saya. Namanya politik memang seperti itu ya," sambungnya.

Castro menyarankan pada pihak yang dituduh memalsukan ijazah saat pendaftaran, untuk melakukan klarifikasi masalah tersebut. Dirinya mengungkap banyak pihak-pihak berwenang untuk membuktikan itu, seperti KPU untuk administrasinya, dan pihak kepolisian untuk mengetahui unsur hukumnya.

"Jika nanti ada upaya dari yang bersangkutan mengklarifikasi dugaan ijazah palsu, itu justru lebih baik. Karena saat pemilihan nanti masyarakat benar-benar disajikan calon-calon yang bersih secara hukum," pungkasnya.

Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu bakal calon di Kutai Timur, dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pendidikan Kalimantan Timur (Kompak) ke KPU RI di Jakarta.