DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mulai mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian industri Hulu Migas.
SKK Migas juga mendapatkan akreditasi SNI ISO 37001, serta sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSSMAP) pada tanggal 26 Oktober tahun 2018 lalu.
Penerapan SMAP ini merupakan salah satu upaya SKK Migas untuk meningkatkan tata kelola Hulu Migas yang baik dan bersih dari praktik penyuapan.
Kemudian, SNI ISO 37001 tentang SMAP merupakan sebuah instrumen yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan, mengimplementasikan, dan memperbaiki program anti suap. Instrumen ini berisi serangkaian tindakan, kontrol atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi suap.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Azhari Idris mengatakan, SKK Migas telah melakukan sosialisasi penerapan SNI ISO 37001:2016 kepada pekerja di lingkungannya. Upaya ini untuk terus dilakukan, mengiingatkan pentingnya pemahaman pekerja dilingkungan hulu migas terhadap SMAP tersebut.
"Sosialisasi SMAP ini terus kami lakukan. Langkah ini diharapkan akan membantu terciptanya industri Hulu Migas yang transparan dan efisien. Seluruh pekerja memahami dan mematuhinya" ucap Azhari, Kamis (8/7/2022).
Pihaknya juga menyampaikan sosialisasi SMAP ini pada stakeholder di daerah, dan juga dengan kelangan jurnalis Balikpapan agar SMAP bisa dapat tersosialisasikan pada pada masyarakat luas.
"Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam implementasi SMAP, SKK Migas menerapkan Pedoman Etika dan Prinsip 4 No’s (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality), dan secara tegas melarang segala bentuk praktik penyuapan dan benturan kepentingan atau zero tolerance," ungkapnya.
Hal ini membantu SKK Migas untuk lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya di industri Hulu Migas, dengan menghindari dan menghilangkan gangguan dari praktik-praktik penyuapan.
"Penerapan sistem ini juga dapat menjaga reputasi SKK Migas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance," ucapnya.
Tujuan dari SMAP yakni menjalankan seluruh kegiatan usaha Hulu Migas dengan prinsip-prinsip good governance, serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam fase implementasi program ini, SKK Migas telah melakukan beberapa langkah, di antaranya menerbitkan aturan yang mempertegas larangan menerima dan memberikan suap yang berlaku untuk manajemen, pegawai, dan tenaga alih daya yang bekerja di SKK Migas.
Termasuk suami/isteri dan keluarganya, serta diterapkan di kantor pusat dan seluruh kantor perwakilan SKK Migas. (tim redaksi Diksi)
