DIKSI.CO, SAMARINDA - Tindak pidana pemalsuan data register sim card yang berhasil diungkap Satreskrim Polresta Samarinda pada Senin 8 Maret kemarin rupanya mendapat tanggapan serius oleh pengamat hukum Kota Tepian. 

Diungkapkan Hendiansyah Hamzah, jika sindikat sim berisi data palsu yang memiliki keterkaitan dengan penjual nomor induk kependudukan (NIK) bisa berujung dengan pidana politik. Semisal, pemalsuan data pemilih ketika pesta demokrasi dihelat. 

"Bisa jadi hal serupa (jual-beli NIK) juga  motif politik misalnya kemarin menjelang pilkada atau menjelang pilpres 2024 nanti, itu harus dibongkar," tegas Castro sapaan karib Hendiansyah Hamzah, Minggu (14/3/2021).

Lanjut Castro, dirinya meyakini ada aktor dibelakang dari kasus jual beli NIK, karena jika data kependudukan dijual itu bisa dimanfaatkan untuk beragam motif tindak kriminal. 

"Kita percayakan kepada penyidik bagaimana proses hukumnya ini bekerja dengan baik dan tidak hanya menyasar dari para pelaku di lapangan tetapi juga otak dibalik perbuatan jahat ini juga dapat diringkus," harapnya. 

Dalam ungkapan kasus ini, kata Castro lagi, jika aparat berwajib tak mampu memberangus para otak dibalik jual beli sim card maka diyakini hal serupa akan terus berulang. 

Jika berbicara mengenai urgensi kasus seperti, Castro menilai dua hal, yang pertama kuantitas kasus tersebut berbicara tentang seberapa banyak pengungkapan dan yang kedua kualitas dari kasusnya.

Jika melihat sosial media banyak sekali keluhan, ada yang tiba-tiba datanya dibuka lalu disebarkan, seperti pinjaman online. Yang mana tiba-tiba seseorang bisa saja menelpon nomor ponsel orang yang data dirinya dipalsukan. 

"Itu kan mengganggu. Mengenai seberapa besar kasus seperti ini dapat ditangani atau tidak itu tergantung dari seberapa besar efek jeranya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)