“Jadi dalam aplikasi itu bisa dikontrol pengeluaran baik eksekutif dan legislatif juga dinilai langsung oleh KPK. Samarinda sudah masuk 10 besar. Dan kegiatan ini penting untuk menambah nilai dalam MPC kita,” terangnya.

Dalam sistem MPC KPK RI, Mukhlis pun berharap agar posisi Samarinda bisa terus membaik sebagai daerah bebas korupsi.

Namun demikian hal itu baru bisa tercapai jika seluruh elemen pemerintah bisa bersinergi dengan baik.

Salah satunya dengan mengikuti kegiatan sosialisasi KPK dan mengisi aplikasi MPC sebagai indeks bebas korupsi.

“Karena ada contoh, beberapa pejabat ditingkat provinsi yang tidak mengisi MPC nya dengan baik dan menjadi temuan. Jadi jangan diabaikan karena itu bisa menjadi celah KPK masuk,” pungkasnya. (tim redaksi)