Sabtu, 23 November 2024

Selesaikan Persoalan Tambang Ilegal, Pj Gubernur: Harus Dicarikan Solusi agar Penghasilan Masyarakat Tak Terganggu

Koresponden:
Alamin
Kamis, 19 Oktober 2023 18:15

Rombongan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat turun ke lapangan/IST

DIKSI.CO, SAMARINDA - Tambang ilegal di Kaltim marak terjadi.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik ingin selesaikan masalah tambang ilegal tersebut.

Menurutnya, ia perlu memetakan permasalahan ilegal minning atau tambang ilegal  di Kaltim.

Menyadari bahwa masyarakat Kaltim ini sebagian hidup dari dunia pertambangan, maka Akmal akan sangat berhati-hati dalam proses penyelesaian tambang ilegal.

Hal itu agar tak mengganggu penghasilan masyarakat.

"Saya mau memetakan dulu potensinya, karena kan baru seminggu ya, tanya dulu ke teman-teman soal permasalahannya ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim," ujarnya., Rabu (18/10/2023).

Ia menyebut inti permasalahan jika telah diketahui, tentu dapat dicarikan solusi.

Masyarakat Kaltim juga, ucapnya, tentu memiliki hak untuk hidup dan dicarikan solusi terbaik.

Masyarakat juga hidup dari pertambangan, seluruh Kaltim itu potensinya pertambangan.

"Harus dicarikan solusi tepat agar jangan mengganggu penghasilan masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya  Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik  diharapkan mampu mengatasi persoalan tambang ilegal di Bumi Mulawarman.

Pengamat Hukum sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, Akmal Malik harus menjadi jangkar komunikasi sekaligus merepresentasikan rakyat Kaltim.

"Dia, Akmal Malik, mewakili kepentingan pemerintah pusat, maka dia harus lebih terbuka dengan masuk ke pemangku kepentingan di Kaltim," tegasnya.

Castro sapaan akrabnya menilai, Akmal Malik harus intens berkomunikasi, terutama dengan wakil-wakil Kaltim di DPR RI atau pejabat pemerintah daerah.

Tentu menyangkut dengan kepentingan Kaltim yang harus diperjuangkan yang masih belum tercapai.

"Sebab selama ini, Kaltim tidak punya posisi tawar yang kuat, sehingga kebijakan-kebijakan pusat seolah minim melibatkan pemangku kepentingan Kaltim," pungkasnya. (*)

Tag berita:
Berita terkait
breakingnews