DIKSI.CO, SAMARINDA - Mediasi antara mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Mulawarman bersama anggota DPRD Kaltim sempat diwarnai adu mulut.

Lantaran dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan pandangannya terhadap kinerja wakil rakyat dalam mengawasi permasalahan yang terjadi di Kalimantan Timur. 

Mahasiswa menilai kerja wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat tak sesuai harapan. Mahasiswa menuntut DPRD Kaltim agar dapat mendesak Pemprov Kaltim segera menyikapi persoalan-persoalan yang tengah terjadi di Masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, yang saat itu hadir mendengarkan aspirasi mahasiswa tersulut emosi. Dirinya tak terima dikatakan tidak bekerja secara maksimal sebagai wakil rakyat.

"Kalau menyerang pribadi saya tidak terima," timpalnya kepada mahasiswa, Kamis (25/6/2020) di ruang rapat gedung E DPRD Kaltim.

Dalam hearing tersebut, Jahidin menegaskan bahwa peran DPRD Kaltim adalah mengawasi kerja-kerja pemerintah. Keputusan cepat atau tidaknya tergantung penyelenggaraan kebijakan.

"Kami sebagai anggota Dewan tidak lepas tangan menanggapi persoalan yang terjadi di masyarakat. Bicara bantuan Covid-19 DPRD pun sudah membuat Pansus untuk mengawal hak-hak masyarakat," jelasnya.

Sepanjang akhir pertemuan nada kesal terlontar dari anggota DPRD dapil Samarinda itu. Meski begitu hearing antara PMII dan DPRD Kaltim membahas 3 poin penting antara lain terkait tol Balsam, transparansi anggaran Covid-19, dan biaya test Swab berjalan lancar hingga akhir. (tim redaksi Diksi)