DIKSI.CO, SAMARINDA - Menteri Ketenagakerejaan RI, telah mengeluarkan surat edaran penetapan upah minimum tahun 2021.

Dalam surat edaran tertanggal 26 Oktober 2020 tersebut, Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan RI meminta para gubernur se Indonesia, untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai yang sama dengan upah minimum tahun 2020.

"Menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020," tulis Menaker dalam rilis tertulisnya.

Menanggapi hal tersebut, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim mengaku pihaknya telah menerima edaran dari Menaker RI, terekait penetapan upah minimum.

Pihaknya saat ini juga telah menetapkan angka upah minumum provinsi (UMP) yang berkas penetapannya segera ditandatangani Gubernur Kaltim.

"Penetapan UMP sudah saya paraf dan sudah mau diteken Pak Gubernur. Nilainya UMP Kaltim 2021, sebesar 2,9 sekian juta. Saya gak hafal," kata Hadi, dikonfirmasi Selasa (27/10/2020).

Hadi menyambung bahwa untuk UMP tahun depan tidak ada kenaikan di Kaltim.

"Kemarin kan Rp 2,9 juta, berarti gak naik," sambungnya.

Hadi menegaskan tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 mendatang dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengusaha.

Penetapan UMP yang sama dengan tahun 2020, menurut Hadi menjadi jalan tengah di kondisi ekonomi yang terdampak corona.

"Karena kondisi Covid-19, saya tidak membela pengusaha tapi kondisinya demikian. Banyak pengusaha yang ekspornya menurun, produksinya menurun bagaimana mereka menaikan gaji kalau produksinya menurun. Itu satu yang tidak logis," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)