DIKSI.CO, PASER - Adanya bencana, seperti misalnya banjir yang terjadi di Kabpaten Paser juga menjadi perhatian kalangan dewan. 

Terkait itu,  DPRD Paser mengelar Rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan OPD serta pihak terkait untuk membahas penanggulangan bencana yang akhir-akhir ini sering melanda Kabupaten Paser.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Paser H. Hendrawan Putra didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana. 

Selain itu, turut hadir Wakil Ketua Komisi II Arlina, Ketua Komisi III Edwin Santoso beserta anggota gabungan Komisi DPRD Paser. 

Dari hasil RDP dengan para pemangku kebijakan H. Hendrawan Putra mengatakan, DPRD berharap ada koordinasi yang baik antara semua OPD beserta DPRD Paser.

Pasalnya selain jabatan politis yang diemban anggota DPRD ini juga dapat saling bersinergis dengan pemerintah, selain itu juga terdapat anggota DPRD Paser yang disiplin ilmunya tentang berbagai macam aspek di Paser termasuk juga secara teknis penanggulangan bencana ini.

"Jadi kami berharap beberapa hal yang tadi dirapatkan terutama fokus pada penanganan bencana banjir yang terjadi di Tanah Grogot pada 22 April lalu, sehingga tadi disampaikan terdapat beberapa hal yang menjadi faktor utama yakni anggota DPRD meminta kepada para OPD terkait lebih fokus pada Hulu dan Hilirnya daerah aliran sungai, terutama aliran sungai telake dan sungai kandilo," Kata Hendrawan Senin (30/5/2022).

Hendrawan melanjutkan, menurut penelitian yang dilakukan lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI), ke dalam hilir sungai yang berada di Desa Muara Paser hanya mencapai 2,5 meter saja, sehingga pendangkalannya sangat luar biasa dan sangat dikhawatirkan mengakibatkan banjir dapat terjadi. Karena ketinggian permukaan air laut lebih tinggi dari pada permukaan yang ada di hulunya.

Menurut OPD terkait, dari hasil penelitian LIPI kedalaman ideal minimal 10 meter, sementara di daerah hilir sungai kandilo hanya mencapai 1,5 meter, tentunya ini sangat berpotensi terjadinya banjir.

"Ini jelas sudah terjadi pendangkalan yang sangat luar biasa di hilir," jelasnya

Para OPD terkait, kata Hendrawan mengatakan hanya tersedia anggaran sebesar Rp. 3 M, Ini dirasakan sangat minim untuk penanggulangan bencana se-Kabupaten, sehingga sulit untuk menangani setiap bencana di Paser.

"Jadi mereka meminta agar pokok pikiran(Pokir) juga dapat masuk dan selaras dalam RPJMD," jelasnya.

Menurutnya DPRD bukan hanya sekedar jabatan amanah secara Politik, namun DPRD juga dapat berkoordinasi secara teknis, tapi pihak DPRD minta tolong agar data ini diserahkan ke DPRD.

" Kami ini bukan orang teknis yang pekerjaannya teknis terus, tapi kami juga bisa bersinergi dengan pemerintah, semisal kami tahu datanya tentu kami tahu dimana daerah tangkapan airnya kurang, lalu di sini catchment areanya kurang sehingga pokir dapat dimasukan di situ," tegasnya.  (advertorial)