DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan soroti proses pengecekan data untuk program BPJS Kesehatan gratis.
Program ini merupakan visi dan misi Walikota Balikpapan Rahmad Masud yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2024.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, meminta satuan kerja (satker) penanggungjawab program BPJS Kesehatan gratis untuk melakukan pengecekan data.
Menurut Budiono pengecekan ini harus segera dilakukan satker penanggungjawab program BPJS Gratis agar masyarakat dapat menikmati hak yang ditawarkan.
"Harus ada upaya pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pendataan. Agar penerima BPJS bisa mendapatkan layanan yang menjadi haknya," kata Budiono.
Sebab diketahui ada sekitar 41 ribu peserta BPJS Kesehatan Kelas III yang belum menerima bantuan iuran karena adanya proses migrasi data.
Ia menginginkan agar proses pengecekan data ini berjalan dengan lancar, agar anggaran yang telah diberikan untuk program ini dapat terserap dengan baik.
"Termasuk aturan verifikasi terhadap para peserta agar penerima bantuan dari pemerintah ini tepat sasaran," ujarnya.
Ia meminta kepada masyarakat yang berhak menerima program ini agar pro aktif datang ke Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk mendapatkan kejelasan.
Diketahui, Rp 13 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2021 telah dialokasikan untuk program penggrarisan BPJS Kesehatan Kelas III. (advertorial)
