Faktor lain, kawasan itu pernah meraih penghargaan internasional Aga Khan tentang konsep dan arsitek bangunan Citra Niaga.
"Ketika kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan non tunai, maka segala transaksi serba digital. Misalnya, bayar parkir, bayar kopi, beli souvenir dan belanja kuliner," papar Andi.
Untuk menerapkan kawasan non tunai, maka diperlukan kerjasama antar lembaga dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan.
"Pemerintah memiliki kebijakan, tiga kawasan itu ditetapkan sebagai percontohan kawasan non tunai. Bekejasama dengan sektor perbankan seperti Bank Kaltim dan atau bank lainnya. Pemerintah juga bekerjasama dengan penyedia jasa layanan aplikasi pembayaran non tunai," ucapnya merincikan.
Menurutnya, dengan sistem itu masyarakat, sektor perbankan dan pemerintah saling menguntungkan.
"Karena memudahkan masyarakat bisa belanja tanpa harus membawa uang cash, artinya lebih aman. Pemerintah mendapat pemasukan kas daerah dari kerjasama antar perbankan," jelasnya.
Ide dan gagasan ini, lanjut Andi Harun, bakal ia terapkan jika ia dipercaya dan dipilih memimpin Kota Samarinda.
"Untuk saat ini, sepertinya belum ada menerapkan itu. Karena sistem digitalisasi non tunai ini dapat menggerakkan juga sektor UMKM," ujarnya. (*)
Cashless di Swedia
Saat ini masyarakat Swedia mayoritas sudah menggunakan sistem non-tunai (cashless) di hampir seluruh transaksinya, mulai dari belanja di supermarket sampai beli es krim di kedai pinggir jalan.
Sebagaimana dilansir media online The Guardian, bank sentral Swedia, The Riksbank, mengungkapkan bahwa nilai transaksi tunai di Swedia pada tahun 2015 tidaklah lebih dari 2% jika dihitung dari total keseluruhan transaksi di negara tersebut.
Hingga tahun 2020, transaksi tunai di Swedia pun ditargetkan hanya mencapai 0,5% dari total transaksi. Pusat perbelanjaan maupun pertokoan di Swedia juga hanya menunjukkan nilai transaksi tunai kurang dari 20%, dimana angka ini cukup jauh di bawah rata-rata transaksi tunai secara global, yaitu 75%.
