Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, keberadaan LKM tersebut sangat membantu Pemerintah Kota Balikpapan. Terutama dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh.

"Dari data yang disampaikan oleh Dinas PU dan Dinas Perkim Balikpapan, kawasan kota kumuh di Balikpapan masih terdapat sekitar 200 hektar. Titik-titik mana saja nanti yang akan di dahulukan agar menjadi kota bersih, tentunya dinas terkait yang punya datanya," ujar Abdulloh. 

LKM saat ini, kata dia, tidak lagi di biayai oleh bank dunia. Sehingga, dirinya meminta OPD terkait untuk bisa menganggarkan dana pembinaan untuk keberlanjutan program kerja LKM di Balikpapan. 

"Keberlanjutan LKM ini harus di support, karena LKM sangat membantu program-program pemerintah dalam pengentasan kawasan kota kumuh. Jadi, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membantu segala bentuk program LKM," ucapnya. 

Menurut dia, sejatinya program LKM juga merupakan bagian dari program pemerintah. Abdulloh menilai, keberadaan LKM di Balikpapan selama ini berperan aktif membantu OPD terkait.

Abdulloh meyakini, Wali Kota Balikpapan juga memberikan support terhadap program LKM kedepan.

"Soal anggaran pembinaannya nanti akan kita bahas bersama dengan Bappeda, Dinas PU, dan Dinas Perkim. Karena bagaimana pun, mereka juga mengurusi Kota Balikpapan agar baik dan bersih. Selama ini mereka kerja sosial, sedangkan mereka juga punya keluarga, maka harus diperhatikan. ," kata Abdulloh. 

"Saya yakin pak Wali Kota 100 persen pasti menyetujui. Tinggal bagaimana OPD terkait bisa menempatkan alokasi anggarannya itu dimana, dan kemudian dijabarkan anggaran itu secara teknis dan di implementasikan kepada LKM. Distribusi anggarannya nanti bisa melalui Bappeda, Dinas PU atau Dinas Perkim," ujarnya, lebih lanjut. (Tim Redaksi Diksi)