DIKSI.CO, SAMARINDA - Penertiban kawasan pemukiman di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) belakangan kerap menimbulkan perselisihan antara petugas dan pemilik rumah.

Peristiwa ini pun menjadi sorotan Legislatif Kota Samarinda.

Ketua Komisi III, Angkasa Jaya Djoerani mengaku, saat pembongkaran jembatan Gang Nibung di Jalan Dr. Soetomo dirinya sempat mendapat laporan adanya gesekan antara warga dengan petugas pembongkaran.

Namun dari laporan tersebut, pria yang akrab disapa Angkasa itu justru melihat hal ini sebagai bentuk mis komunikasi.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah selaku penegak aturan telah melakukan tindakan yang benar sesuai peraturan yang berlaku.

"Apa yang pemerintah lakukan adalah benar adanya. Ada perencanaan pembangunan jembatan, nilai estetika kota dan lain sebagainya. Bahkan sudah melakukan pembicaraan dengan masyarakat," ujarnya, Jumat (3/6/2022).

Politisi PDIP itu mengatakan, kepentingan politik seharusnya tidak menghalangi program pembangunan di Kota Samarinda.

Meskipun lokasi pembongkaran berada di wilayah konstituen tak seharusnya gerak pemerintah dalam menanggulangi banjir di Samarinda terhambat.

"Ketika pemerintah mengambil tindakan tegas maka kita harus memberikan dukungan. Caranya bagaimana anggota DPRD harus turun memberikan sosialisasi sebelumnya bahwa nanti akan ada pembongkaran jembatan. Karena ada ketentuan yang harus kita taati bersama," jelasnya.

"Himpun aspirasi di sana. Apa yang disampaikan masyarakat itu yang kita sampaikan ke pemerintah kota. Kan ada solusi," pungkasnya. (Advertorial)