DIKSI.ID, SAMARINDA - Pemkab Paser melalui Wabup Syarifah Masitah Assegaf melakukan MoU dengan PT Pegadaian (Persero) di The Gade Coffee & Gold, Kamis (14/10/2021) sepekan lalu. 

Kesepahaman bersama keduanya itu untuk membuka peluang dalam rangka menggerakkan ekonomi mikro dan kendaraan pribadi, untuk ASN di lingkungan Pemkab Paser melalui program pinjaman yang ditandatangani Vice President PT Pegadaian Area Balikpapan, Susatya Pramana. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Paser, Hamransyah mengatakan setuju dengan upaya pemkab dalam rangka membantu masyarakat. 

"MoU dengan Pegadaian ini kan bermitra dengan masyarakat, kami setuju saja. Tapi mestinya dilihat dulu isi dari perjanjian itu, jangan sampai jadi beban buat PNS dan masyarakat dikemudian hari," ujar Hamran sapaannya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (28/10/2021). 

Sebab menurutnya, antara pemkab dan perusahaan BUMN itu bermitra dalam rangka untuk pinjaman modal kerja. 

"Kalau seandainya meringankan kenapa tidak, tapi kalau memberatkan ya ditinjau ulang," imbuhnya. 

Semestinya kata politisi partai Gerindra itu, program pinjaman itu lebih baik diperuntukan bagi masyarakat di luar ASN. Sebab rata - rata PNS bekerja sama dengan Bank Kaltim-Tara atau BPD. 

"Justru yang memerlukan program itu masyarakat," tegasnya. 

Namun yang sangat ia sayangkan adalah, sistemnya bagaimana belum tahu dan sosialisasinya. 

Seharusnya, sebelum MoU diteken ada riset dan survei, agar secara objektif apakah benar masyarakat memerlukan program pinjaman tersebut. 

"Jangan hanya MoU saja. Setiap MoU yang berhubungan dengan kebijakan didahului dengan survei. Kita membiasakan diri pakai sistematik itu bagus, jangan hanya semaunya. Supaya ketika masalah yang berpotensi muncul bisa dikenali dan diselesaikan," sesalnya. 

Untuk itu Hamran mengharapkan, setelah MoU, Pemkab Paser segera melakukan sosisalisasi kepada masyarakat. 

"Terus terang, hal yang dapat meringkankan masyarakat mendukung sekali. Namun DPRD bisa memberikan masukan dan batasan salah satunya survei apakah masyarakat membutuhkan program itu," pungkasnya. (advertorial)