"Justru yang memerlukan program itu masyarakat," tegasnya. 

Namun yang sangat ia sayangkan adalah, sistemnya bagaimana belum tahu dan sosialisasinya. 

Seharusnya, sebelum MoU diteken ada riset dan survei, agar secara objektif apakah benar masyarakat memerlukan program pinjaman tersebut. 

"Jangan hanya MoU saja. Setiap MoU yang berhubungan dengan kebijakan didahului dengan survei. Kita membiasakan diri pakai sistematik itu bagus, jangan hanya semaunya. Supaya ketika masalah yang berpotensi muncul bisa dikenali dan diselesaikan," sesalnya. 

Untuk itu Hamran mengharapkan, setelah MoU, Pemkab Paser segera melakukan sosisalisasi kepada masyarakat. 

"Terus terang, hal yang dapat meringkankan masyarakat mendukung sekali. Namun DPRD bisa memberikan masukan dan batasan salah satunya survei apakah masyarakat membutuhkan program itu," pungkasnya. (advertorial)