.jpg)
Kendati demikian, diharapkan realisasi investasi sektor swasta bisa tumbuh lebih tinggi sehingga menjadi penopang agar penurunan konstruksi tidak terlalu dalam.
Sektor-sektor lain di luar konstruksi juga diharapkan mampu tumbuh lebih baik pada 2025 seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Sementara anggaran Rp 48,8 triliun dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya.
Selain itu, anggaran juga akan dimanfaatkan untuk membuka akses menuju IKN di kawasan Wilayah Perencanaan (WP) II.
Dana sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola sarana dan prasarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. (*)
