DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) DPRD Balikpapan, melaksanakan rapat bersama para pengembang di Kota Balikpapan terkait penyerahan PSU 2% kepada Pemkot, Senin (6/2/23).

Dihadiri Dinas Perumahan dan Permukiman Balikpapan (Disperkim), Asisten I Pemerintah Kota Balikpapan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tim pansus PSU DPRD Kota Balikpapan, dan 8 pengembang di Kota Balikpapan.

Diketahui, dari hasil rapat bulan Januari pihaknya membuat kesepakatan adanya penyerahan 2% aset atau sekitar 17 hektar dari asosiasi diserahkan ke Pemkot Balikpapan.

"Kita sambut baik ada etika baik dari pengembang yang mau menyerahkan aset ke Pemkot. Tapi ada beberapa hal yang sedikit kecewa, karena dari 20 hektar itu ternyata hanya 17 hektar," kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.

"Kami tidak masalah, tapi ada sanksi karena sudah dianggarkan untuk plang bagi yang tak menaati peraturan PSU," lanjutnya.

Dari 17 hektar itu dari 35 pengembang, dan total pengembang itu simpang siur ada yang terdaftar ada yang belum terdaftar, tetapi kurang lebih ada sekitar 40-50 pengembang, termasuk pengembang vertikal seperti BSB dan Pertamina.

Saat ini pihaknya berfokus pada PSU 2% agar kerjanya terarah, rencananya dalam waktu dekat atau hari Rabu pengembang akan melakukan MoU di notaris untuk kesepakatan, dan disaksikan pansus DPRD Balikpapan.

Di Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Balikpapan nantinya juga akan disebutkan untuk pengembang yang taat menyerahkan aset 2%.

"Yang tidak mau menyumbang kita plang saja, kita police line kita ambi secara paksa karena itu aturan Perda. Sebelum jadi pengembangan harus tahu ada aturan 2% yang wajib diberikan ke pemkot," pungkasnya. (Advertorial)