DIKSI.CO, SAMARINDA - Penyebaran Covid-19 di Kaltim, saat ini mengalami fase terburuk selama pandemi.

Kaltim mencatatan rekor baru penambahan tertinggi kasus konfirmasi positif baru.

Per Selasa (13/7/2021) Bumi Mulawarman mengalami penambahan kasus sebanyak 1.498 kasus.

Padahal tiga daerah di Kaltim, telah melaksanakan PPKM Darurat sejak Senin (12/7/2021) kemarin, seperti Balikpapan, Bontang, dan Kukar.

Balikpapan masih jadi pemegang rekor kenaikan padien corona tertinggi, dengan 599 kasus, per hari ini.

Namun saat ini beberapa daerah lainnya juga mengalami pertumbuhan kasus yang tinggi.

Kukar misalnya, hari ini mengalami kenaikan sebesar 248 kasus, Kutai Timur dengan penambahan 164 kasus, dan Kutai Barat 91 kasus.

Pertanyaannya, perlukah PPKM Darurat diberlakukan lebih banyak di kab/kota Kaltim.

dr Padilah Mante Runa, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim menjelaskan untuk pemberlakukan PPKM Darurat di suatu daerah menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan RI.

"Yang menentukan itu pusat," kata dr Padilah, Selasa sore (13/7/2021).

Ada banyak variabel perhitungan yang dilakukan untuk menentukan suatu daerah ditetapkan mesti melakukan PPKM Darurat.

Salah satunya dengan persentase kenaikan kasus dibanding jumlah penduduk.

"Misalnya 15 kasus positif di Mahakam Ulu, dengan 50 kasus di Samarinda, mungkin persentasenya lebih tinggi di Mahulu. Karena perbedaan jumlah penduduknya," jelasnya.

Pemprov Kaltim pun tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan pelaksanaan PPKM Darurat ke kementerian.

"Gak bisa kita mengusulkan. Yang menentukan suatu daerah PPKM Darurat itu menteri," tegasnya.

Meski begitu, dalam hal ini berkenaan dengan pembiayaan. Seluruh anggaran penggeluaran berkenaan dengan pelaksanaan PPKM Darurat, akan dibebankan ke masing-masing daerah.

"Anggaran keperluan PPKM Darurat dari daerah masing-masing, bukan dari pusat," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)