DIKSI.CO, SAMARINDA - Pada Sabtu (3/9/2022), Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar mingguan bertajuk "Menggagas Pilkada Tak Langsung: Melalui DPRD?".
Webinar ini dihadiri Ketua Umum MIPI Bahtiar dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baharudin Tahir. Selain itu, hadir sebagai narasumber Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi MIPI Muhadam Labolo, serta Pengamat Politk Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.
Dalam sambutannya, Bahtiar mengungkapkan, Pemilihan Umum (Pemilu) langsung semakin hari kian membutuhkan biaya yang tinggi. Bahkan mayoritas dari calon kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar dan terjerat kasus korupsi sekitar 80 persen di antaranya berlatar belakang pendidikan sarjana.
"Itu artinya pendidikan yang tinggi tidak bisa membendung perilaku korupsi ini. Sebab memang biaya Pemilunya besar. Apakah memang Pemilu langsung ini seburuk itu? Apakah sistem ini akan kita evaluasi. Tentu MIPI berkepentingan melakukan kajian-kajian seperti ini untuk membuka peluang bagi pikiran-pikiran baru," terang Bahtiar.
Melengkapi Bahtiar, Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan MIPI Muhadam Labolo berpendapat, mekanisme Pemilu tidak serta merta menjadi sistem pemilihan. Baginya sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem demokrasi. Di dalam konstitusi Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 jelas mengatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.
