DIKSI.CO, SAMARINDA - Sejak April lalu, biaya listrik kapasitas 450 VA telah digratiskan pemerintah pusat, melalui keputusan Presiden Joko Widodo.

Keringanan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan menggunakan listrik kapasitas 450 VA.

Sebelumnya, kebijakan ini diberlakukan hingga Juni lalu.

Namun sekarang pemerintah  kembali melakukan pelonggaran dengan memanjangkan aturan tersebut hingga September mendatang. 

Selain itu, bagi pelanggan listrik kapasitas 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar 50 persen.

Kota Tepian pun telah menjalankan kebijakan yang disampaikan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Manager Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda, Wulan Firani Batti M menerangkan saat ini pihaknya masih memberikan keringanan bagi pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. 

Keringanan akan diberikan hingga bulan September mendatang. Baik bagi pelanggan pascabayar maupun prabayar. 

"Masih berlaku (keringanan) hingga bulan September," kata Wulan, Sabtu (8/8/2020) hari ini. 

Untuk pelanggan yang menerima keringanan pun masih sama dengan sebelumnya.

Masih menyasar bagi para masyarakat kurang mampu yang menggunakan listrik kapasitas 450 VA. Begitu pula bagi pelanggan listrik kapasitas 900 VA bersubsidi. 

"Iya, masih tetap sama," singkatnya. 

Stimulus dalam hal keringanan juga diberikan bagi pelanggan Bisnis skala Kecil (B1) dan Industri skala Kecil (I1) yang memiliki sambungan daya 450 VA. Mulai Mei - Oktober 2020. 

"Untuk cara akses tokennya bisa WhatsApp ke 08122123123 atau ke website PLN www.pln.co.id," terangnya. 

Untuk diketahui, Kantor PLN UP3 Samarinda membawahi tujuh Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN yang melayani beberapa Kabupaten/Kota. Terdiri dari empat ULP Samarinda, Tenggarong dan Kota Bangun, Kukar, serta Melak, Kubar. 

Dari tujuh ULP ada 66.376 pengguna daya 450 VA. Sedangkan untuk daya 900 VA ada 224.194 pelanggan. Dari keseluruhan penggalangan 900 VA, terdapat 24.291 pelanggan rumah tangga yang mendapatkan subsidi yang tercatat dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT TNP2K). 

"Datanya sesuai data penerima subsidi dari pemerintah," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)