DIKSI.CO, SAMARINDA - Meski mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah tahun 2019 kemarin, berbagai catatan masih disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, kepada Pemprov Kaltim.

Salah satunya adalah kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi.

Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim menyebut, dsri catatan BPK perwakilan Kaltim, ada kebijakan akuntansi dari pengelolaan keuangan pemprov yang mesti diperbaiki.

"Ada kebijakan akutansi yang harus diperbaiki. Seluruhnya dari catatan BPK itu sudah kami lakukan. Sudah ada tindak lanjut tapi belum tuntas," kata Sa'duddin, dihubungi Rabu (4/11/2020).

Menurut Kepaka BPKAD, kebijakan akuntansi yang disorot BPK berkaitan dengan piutang dari OPD belum tercatat rapi. Sorotan lain juga tentang bagaimana mekanisme bila Pemprov Kaltim melakukan penjualan aset daerah.

"Piutang OPD siapa yang mencatat, terus bila ada penjualan aset milik daerah, bagaimana mekanismenya. Dan banyak terkait pencatatan akuntansinya," jelasnya.

Agar temuan evaluasi dari BPK tersebut tidak terulang, BPKAD merancang draf Peraturan Gubernur Kaltim (pergub) guna memastikan apa saja kebijakan akuntansi yang bisa dilakukan. 

Khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk proses pembuatan pergub kebijakan akuntansi tersebut, SK pembuatan telah terbit. Sementara rancangan peraturan masih tahap penyusunan.

"Perlu ada kebijakan akuntansi dalam bentuk peraturan gubernur. Itu penerbitan SK nya sudah, tinggal peraturan gubernurnya sedang disusun," jelasnya.

Pihaknya menarget, pergub kebijakan akuntansi ini akan rampung dan disahkan sebagai pergub, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Mungkin akan diterbitkan dalam waktu yang tidak begitu lama lagi," pungkasnya. (advertorial)