Kata Wali Kota Soal Iga Bakar di Ahmad Yani, Andi Harun Sebut Perihal Lokasi, Izin dan Pajak
DIKSI.CO, SAMARINDA - Persoalan Iga Bakar Sunaryo yang jadi perhatian dimedia sosial juga dapatkan tanggapan dari Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Diketahui, Pemkot agendakan penertiban warung makan tersebut karena beberapa pertimbangan. Seperti misalnya lokasi yang ada di jalan utama hingga soal tak adanya pembuangan limbah.
Awalnya, Andi Harun menyayangkan pembicaraaan di media sosial yang mengait-ngaitkan hal tersebut dengan anaknya, bahwa juga ingin membuka usaha serupa.
Isu itu seperti bernada fitnah. Ia pun memastikan bahwa hal itu sama sekali tak benar.
"Saya pastikan tidak ada itu, dan itu semata-mata dilakukan oleh pemerintah karena kawasan tersebut baru kemarin saya dilaporkan bahwa kawasan tersebut di area pelataran ruko, di sebelahnya parit" kata Andi Harun, Sabtu (27/8/2022).
Warung makan yang berada di Jalan Ahmad Yani tersebut dinilai sangat mencolok karena beraktivitas di area pelataran ruko ditambah (lokasi) posisinya tepat di sudut jalan protokol.
"Yang kedua warung iga bakar itu kan ramai katanya ya, tetapi kewajibannya atau kewajiban sebagai pengusaha itu tidak pernah bayar pajak." katanya.
Bahkan menurutnya warung-warung yang tidak seramai itu lebih taat dalam membayarkan kewajiban pajaknya pada pemerintah kota.
"Tetapi lebih dari itu berkali kali saya menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah hanya menertibkan PKL, warung, atau kegiatan usaha pertama tidak berizin." ujarnya.
Ia mengatakan bahwa penertiban ini akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota menyarankan sisah waktu di tahun terakhir ini untuk mencari tempat yang sesuai peruntukannya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya warung tersebut sangat ramai dan sudah berlangsung lama.
Sehingga menurutnya untuk menyewa ruko atau space bukanlah sebuah masalah besar.
"Apalagi ramai sudah banyak untungnya kan, sewa ruko atau sewa space, kan itu sudah banyak yang diuntungkan" ujarnya.
Ia juga menyayangkan karena seolah-olah di saat menjalankan tugas menertibkan pemerintahlah yang bersalah.
"Padahal kita ingin secara bersama-sama, ingin pelan-pelan membuat kita ini nyaman, tapi selalu sisi negatifnya" ungkapnya.
"Kalau misalnya mungkin knock down, tempatnya bagus, tidak bertentangan dengan tata kota yang kita mau, dan tidak berada di lokasi seperti itu tidak ada masalah sih sebenarnya" ujarnya. (tim redaksi Diksi)
