DIKSI.CO, SAMARINDA - Kritik tajam disampaikan Komisi III DPRD Kaltim terkait rendahnya pembangunan infrastruktur dasar masyarakat di Kaltim.

Hal ini terungkap saat paripurna penyampaian reses dan pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan APBD Kaltim tahun 2021 akhir pekan kemarin.

Infrastruktur di sejumlah daerah di Kaltim masih jauh dari kata layak, khususnya yang berkenaan dengan masyarakat secara langsung seperti jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan.

Ketua Komisi III, Hasan Mas'ud, menyebut banyak program yang tidak terintegritas antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah.

"Banyak kekurangan, program yang tidak terintegritas. Kan kita ada Musrenbang, kita turun ke bawah menyerap aspirasi masyarakat, kemudian kita sampaikan ke pemerintah, kita diskusikan mana yang prioritas, ini tidak, hasil serapan dewan tidak didengar pemerintah," kata Hasan Mas'ud.

Politisi asal Partai Golkar ini menyangkan miliaran uang rakyat yang digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

"Tidak sedikit lho biaya yang digunakan untuk menyerap aspirasi di masyarakat, miliaran rupiah. Harusnya kita diskusikan mencari solusinya, ini tidak, jalan masing-masing, lain kebutuhan warga, lain yang dieksekusi pemerintah," lanjut Hasan.

"Kan pemerintah tidak mungkin turun ke bawah, kami di dewan yang turun mendengar keinginan masyarakat, baru kita sampaikan. Harusnya kita diskusikan antara dewan dan pemerintah, ini tidak," geramnya.

Hasan berharap kedepan pemerintah melibatkan dewan untuk membangun skala prioritas pembangunan agar tepat sasaran.

"Ada yang prioritas, ada yang kurang prioritas, yang mana mau didahulukan, kita diskusikan. Hasilnya baru pemerintah eksekusi," pungkas Hasan Mas'ud. (advertorial)