Sabtu, 23 November 2024

Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Prioritas Vaksinasi Guru Tergantung Kebijakan Pemerintah Pusat

Koresponden:
Muhammad Zulkifly
Sabtu, 20 Maret 2021 9:1

FOTO : Pelaksanaan vaksinasi tenaga pelayanan publik di Kota Tepian yang bergantung pada kebijakan pemerintah pusat/Diksi.co

DIKSI.CO, SAMARINDA - Jelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan pada Juli mendatang tentu harus dipersiapkan secara matang. Salah satu syarat ketat pelaksaan PTM yakni vaksinasi pada seluruh tenaga pendidik.  

Namun, dalam upaya mensukseskan program vaksinasi yang menyasar ke mereka yang berjulukan pahlawan tanpa tanda jasa ini rupanya masih memantau perkembangan ketersediaan vaksin. 

Pasalnya dari ketersediaan distribusi vaksin ke Ibu Kota Kaltim masih jauh dari permintaan. Tepatnya, sampai saat ini vaksin baru terdistribusi sebanyak 7.500 dosis. 

Sementara itu, data Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda mencatat, setidaknya  vaksinasi tahap dua yang menyasar ke setiap pelayanan publik sebanyak 67 ribu dosis. 

"Jadi bukan masalah cakupannya yang sedikit tapi vaksinnya yang belum ada (masih menunggu)," kata Plt Kepala Dinkes Samarinda, Ismid Kusasi, Sabtu (20/3/2021) sore tadi. 

Persoalan vaksinasi terhadap guru untuk mendukung PTM serentak ini, Ismed pun menerangkan jika proses vaksinasi tidak berfokus ke tenaga pendidik

Sebab masih menyasar secara umum ke para pelayan publik. Sementara untuk tenaga pendidik baru menyasar ke 14 sekolah tangguh Covid-19. 

"Guru itu masuk pelayanan publik juga. Sudah ada 14 sekolah yang didahulukan. Semua ya prioritas, tapi misalnya demand-nya (permintaan) tinggi bagaimana, sedangkan yang datang (stok vaksin) hanya persekian," keluhnya. 

Disinggung soal ada tidaknya skala prioritas bagi guru saat mendekati target waktu pelaksanaan PTM serentak, Ismed menerangkan jika keputusan bergantung pada pemerintah pusat. 

Dirinya tak bisa berandai-andai terkait stok dan skala prioritas pendistribusian vaksin. Sebab, selama program vaksinasi berjalan, pihaknya hanya sebagai pelaksana lapangan sesuai ketentuan pemerintah pusat. 

"Itu wajar (belum terpenuhi stok), kan rebutan dunia, bukan lagi rebutan provinsi. Kita lihat saja nanti (distribusi vaksin), kita tidak bisa berandai-andai juga karena aturan dari pusat," tandasnya. (tim redaksi Diksi) 

 

Tag berita:
Berita terkait
breakingnews