Sedangkan pendekatan kolaboratif adalah melibatkan seluruh masyarakat, dan para stakeholder khususnya dalam hal pendanaan pengendalian banjir terutama dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.

"Pada APBD-P 2021 prioritas yang akan dilakukan adalah pengerukan sedimen dan normalisasi melalui karya bakti TNI," ujarnya. 

"Selain itu, akan dilakukan pula upaya penghijauan lahan terbuka yang berada di kawasan hulu daerah aliran sungai," lanjutnya. 

Dikatakan Rahmad, pada APBD 2022 akan dilakukan pengendalian banjir pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. 

"Yaitu penanganan titik banjir di depan Global Sport, dan Pasar Segar, pelebaran drainase jalan MT Haryono, dan percepatan pembebasan lahan rencana bendali hulu Sungai Ampal," ujarnya. 

Selain permasalahan banjir, Rahmad juga menekankan pada reformasi birokrasi pemerintahan, urusan kesehatan, masalah pendidikan, banjir, air minum, penerangan jalan umum (PJU), dan ekonomi kreatif. (Tim redaksi Diksi)