DIKSI.CO, SAMARINDA - Himpunan Mahasiswa Bima Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar diskusi publik yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Samarinda pada, Jumat (26/7/2024) malam.

Diskusi itu dihadiri dua narasumber yakni Kepala Kesbangpol Samarinda Sucipto Wasis dan Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto.

Adapun tema yang diusung dalam kegiatan itu yakni 'Peran Pemerintah Terhadap Organisasi Kedaerahan'

Dalam diskusi itu, Agus Tri Sutanto menyatakan dukungannya kepada Himpunan Mahasiswa Bima Kaltim.

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung soal mahasiswa yang mencari ilmu di tempat lain (Ibnu Sabil).

"Orang yang bepergian menuntut ilmu (Ibnu Sabil) wajib dibantu," ujar Agus Tri.

Ia mendorong pemerintah untuk mengakomodir kesejahteraan para mahasiswa dan organisasi mahasiswa selama menuntut ilmu di negeri orang terutama bagi mereka yang merantau di Samarinda.

Agus Tri juga menyoroti terkait inovasi dan kreativitas yang harus dimiliki para mahasiswa.

Menurutnya, pemuda harus berani menciptakan pola pikir berani dalam berorganisasi, seperti mencari pendanaan dengan mengembangkan produk kedaerahan yang kreatif untuk dijual.

Ia menekankan pentingnya berfikir lebih dari orang lain dan menciptakan pemimpin masa depan yang tegas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kalian harus memiliki pola pikir diluar dari pemikiran pada umumnya yang lebih progresif" jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Samarinda, Sucipto Wasis  juga mendukung organisasi kedaerahan.

Ia menyebut pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengayomi organisasi masyarakat, termasuk organisasi kedaerahan.

Dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan fasilitas, pemerintah dapat membantu organisasi ini berkembang dan berkontribusi lebih baik pada pembangunan daerah.

Selain itu, menurutnya,  dukungan terhadap organisasi kedaerahan dapat menjamin kota kondusif dengan meragamnya agama dan suku.

Ia mengatakan organisasi kedaerahan juga berperan dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarwarga.

"Pemerintah harus memastikan lingkungan yang kondusif, di mana berbagai agama dan suku dapat hidup berdampingan dengan harmonis" ungkap Sucipto.

Ia juga mendorong organisasi kedaerahan untu menjaga ideologi Pancasila.

Pemerintah perlu memastikan bahwa organisasi kedaerahan memahami dan mematuhi ideologi Pancasila.

Ini penting agar organisasi tidak hanya berfokus pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga pada kepentingan bersama dan nilai-nilai nasional.

" Dengan sinergi antara pemerintah dan organisasi kedaerahan, kita dapat membangun daerah yang lebih baik dan berkelanjutan" pungkasnya. (*)