DIKSI.CO, SAMARINDA - Saat ini, kewenangan pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat (Kementerian ESDM).

Kewenangan itu turut meliputi perizinan dan terkait jaminan reklamasi (Jamrek).

Meski sudah beralih ke pemerintah pusat, pengelolaan dana jamrek saat dikelola Kaltim, bukan tanpa masalah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, pada 2021 hasil pemeriksaan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim 2020, menemukan persoalan terkait pencairan dana jamrek.

Dalam LHP BPK Nomor:24.B/LHP/XIX.SMD/V/2021, Tanggal 27 Mei 2021, pada poin permohonan pencairan jaminan dari perusahaan tambang batubara atau pemegang IUP/IUPK, terdapat mutasi keluar dana jamrek senilai Rp219.088.300.152,76 tanpa dilengkapi dokumen.

Pada poin tersebut, tertera dana jaminan reklamasi (Jamrek) atau pasca tambang per 31 Desember 2020 yang dikelola oleh DPMPTSP Kaltim senilai Rp1.971.133.019.277,78. Terdapat mutasi keluar atas jaminan reklamasi sebesar Rp450.666.412.107,88 yang berasal dari deposito/bank garansi di DPMPTSP sebesar Rp446.175.053.990,88 dan penyerahan ESDM sebesar Rp4.492.358.117,00.

Dari mutasi Rp450.666.412.107,88 ada mutasi keluar yang patut di duga ada unsur perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan negara yaitu Rp219.088.300.152,76.

Pencairan Rp219.088.300.152,76 tanpa dilengkapi dokumen.