Lanjutnya, bahwa Kaltim yang telah ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan Samarinda sebagai penyokong harus dijaga kondusifitasnya.

"Jangan sampai karna hal ini kondusifitasnya terganggu, oleh segelintir orang yang nafsu akan kekuasaan, maka ini adalah gerakan moral yang kami berikan kepada Makmur HAPK sebagai tokoh senior dalam partai," bebernya.

Ia menyampaikan, melalui surat yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartato terkait pergantian antar waktu Ketua DPRD Kaltim merupakan permasalahan yang harus diputuskan melalui unsur pimpinan DPRD.

"Kenapa harus Ketua DPRD yang diganti, menurut UU No.17 tahun 2014 itu menyatakan bahwa pimpinan DPRD Kota, Kabupaten, Provinsi, RI merupakan kolektif kolegial artinya jika ada surat seperti itu dan pimpinan tersebut tidak mentanda tangani maka tidak bisa digantikan," tegasnya.

Tambahnya, Dalam hal ini dari seluruh himpunan ormas kaltim memberikan dukungan moral serta membentuk perkumpulan Solidaritas Rakyat Kaltim (SORAK) Bersatu.

"Ini sebagai bentuk dukungan kami dalam menjaga kondusifitas di masyarakat Kaltim. Kami akan minta bertemu dengan unsur pimpinan DPRD Kaltim," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)