DIKSI.CO, SAMARINDA -  DPRD Samarinda mendorong perusahaan untuk transparan soal data BPJS ketenagakerjaan.

Pasalnya, dewan menilai salah satu kelemahan dalam menerapkan BPJS yakni kurangnya data.

Hal itu diungkap Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

"Memang salah satu kelemahan dalam menerapkan BPJS yakni kurangnya data, sehingga penting data perusahaan tersebut transparan agar kita bisa melaksanakan program yang berdasarkan data dan terjadi sinkronisasi ke depannya," pinta Sri Puji Astuti.

Oleh sebab itu, DPRD terus berupaya mendukung serta mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Karena BPJS Ketenagakerjaan juga, kata Puji, memiliki kewajiban dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, Puji  juga meminta penguatan regulasi untuk program BPJS Ketenagakerjaan harus terus didukung dan diperkuat.

Puji mengaku regulasi yang ada di Samarinda dalam hal jaminan kesehatan ketenagakerjaan harus diperhatikan kembali demi berjalannya program BPJS sesuai yang diinginkan.

Apalagi DPRD, kata dia, memiliki fungsi pengawasan soal kebijakan maupun program pusat serta BPJS Ketenagakerjaan.

"Tinggal bagaimana kita di daerah khususnya Samarinda dapat menyambut program yang sangat baik ini untuk kemaslahatan masyarakat kota kita," ujar Puji.

Lanjut dijelaskannya, Puji menegaskan, dalam menyelesaikan kasus yang telah biasa terjadi seperti penunggakan, itu bukan hanya ditangani BPJS Ketenagakerjaan serta DPRD saja, tidak pula dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga keterlibatan Pemkot Samarinda. (advertorial)