“Terakhir kita melihat ada kasus warga di Kutai Timur (Kutim), yang sedang bersengketa dengan salah satu perusahaan. Namun, alih-alih mendapatkan keadilan mereka malah diintimidasi,” sambungnya.

Contoh tersebut menjadi hal yang memilukan bagi Koalisi Masyarakat Sipil. mestinya di negara demokrasi seperti Indonesia, masyarakat harus dipenuhi dan dilindungi hak-haknya. Bukannya malah dirampas.

“Sehingga kami tidak melihat adanya keberpihakan para oligarki ini kepada masyarakat. Kami mengatakan, tidak ada demokrasi di Indonesia dalam pemilu yang dikuasai oligarki,” ujar Affandi lagi.

Aksi kali ini pihaknya mengaku tak muluk-muluk. Affandi menyebut, Koalisi Masyarakat Sipil ingin aspirasi ini didengar.

Serta janji-janji politik yang disampaikan para peserta pemilu akan ditagih pada waktu mendatang.

“Kami melihat sistem pemilu hari ini, dari reformasi sudah beberapa kali terjadi pemilu tapi tidak ada evaluasi setelahnya. Seolah-olah pesta demokrasi hanya sekadar pesta demokrasi,” paparnya.

Dia menegaskan, pemilu menjadi pintu masuk kehancuran yang menentukan nasib bangsa ke depan. Sehingga, harusnya bisa lebih serius dalam mengkonsep tata dinamika pemilu.