DIKSI.CO, SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan yang menyeret nama Ismunandar, Bupati Kutai Timur, pada Kamis (2/7/2020) lalu.

Ismunandar diduga menerima gratifikasi atas pembangunan beberapa infrastruktur di Kutai Timur.

Proses hukum yang menjerat Bupati Kutim inipun direspon oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri menyampaikan kasus ini menjadi atensi Kemendagri. Terlebih saat ini kondisi sulit akibat pandemi, justru ada kepala daerah yang terkena OTT KPK. 

"Kemendagri mendukung proses penegakan hukum oleh KPK, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," kata Bahtiar, Selasa (7/7/2020).

Bahtiar menegaskan kejadian ini menjadi lonceng peringatan kepada kepala daerah dan DPRD daerah lainnya, agar menghindari tindakan yang mengarah ke ranah korupsi.

"Tentunya kejadian ini sebagai lonceng alarm peringatan bagi kepala daerah atau DPRD lainnya, serta seluruh aparat negara baik pusat dan daerah agar senantiasi hindari area rawan korupsi," jelasnya.

Selanjutnya, kepemimpinan di Kutai Timur akan diisi oleh pelaksana tugas bupati. Terkait mekanisme penunjukan Plt Bupati Kutim, Bahtiar menyebut Wakil Bupati Kutim, secara otomatis akan menduduki kursi Plt.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 65 dan pasar 66, Undang-Undang no 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah.

"Secara otomatis oleh wakil kepala daerah, sesuai Pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemda," ungkapnya.

Nantinya Wakil Bupati Kutim, terlebih dahulu mendapat penugasan secara administratif dari Mendagri atau Gubernur Kaltim, selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Setelah mendapat penugasan secara administrasi, Wabup akan resmi menduduki Plt Bupati Kutim.

"Bisa penugasan secara administratif dari kemendagri atau gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)