DIKSI.CO, SAMARINDA - Polemik isu pemangkasan insentif guru di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi pembahasan senter oleh sejumlah kalangan.
Tak terkecuali para legislatif Kota Tepian.
Pada kesempatan dialog pendidikan yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Samarinda pada Kamis (6/10/2022) malam tadi, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti yang dijumpai awak media menyebut kalau ada kemungkinan yang masih bisa ditempuh pemkot untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Yakni dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan di Samarinda maupun Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) seperti yang diterapkan di sejumlah daerah di pulau Jawa.
“Di Yogyakarta dan Surabaya mereka pakai Baznas, di Bandung mereka menggunakan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” jelas Puji kepada awak media.
Berkaca dari hal tersebut, Puji menegaskan bahwa dirinya menilai kesejahteraan guru tetap harus menjadi hal yang bisa diprioritaskan pemerintah daerah.
Kendati demikian, Politisi Demokrat ini pun mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang akan mengusulkan bantuan keuangan (Bankeu) kepada pemerintah provinsi untuk menyejahterakan guru dan perawat.
Diketahui, usulan bankeu ini rencananya akan disampaikan Pemkot Samarinda pada Senin, 10 Oktober 2022 mendatang.
“Guru selain mendapatkan gaji, dia juga harus sejahtera. Mungkin ada beasiswa untuk anak-anaknya, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta jaminan kecelakaan kerja untuk memudahkan guru,” jelas Puji.
Menanggapi pernyataan legislatif, Wali Kota Samarinda Andi Harun pun menyatakan pemkot tak mungkin mengharapkan suntikan dana dari CSR maupun Baznas untuk kesejahteraan guru.
“Karena CSR sektor pemanfaatannya tidak khusus untuk pendidikan, tidak akan optimal. Bayangkan waktu Covid-19 kami mengirim ke beberapa perusahaan, tidak optimal. Jadi logika berpikirnya itu, bagaimana sesuatu yang bersifat tidak pasti (dana CSR) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuatu yang bersifat tetap setiap bulannya,” jawab orang nomor satu di Samarinda itu.
Selain penggunaan dana CSR, Andi Harun juga menyebut kalau usulan penggunaan dana Baznas merupakan hal yang juga tidak bisa diharapkan.
“Untuk kebutuhan mereka saja tidak cukup,” tandasnya. (Advertorial)
