DIKSI.CO, BALIKPAPAN - KPU Balikpapan buka suara terkait temuan dari Bawaslu Balikpapan bahwa adanya stiker pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada yang belum diganti menjadi 9 Desember 2020.
Komisioner KPU Balikpapan Syahrul Karim, mengatakan memang ada 2 stiker coklit yang masih menggunakan tanggal 23 September 2020.
Namun ia memastikan stiker yang belum diganti itu tidak ditempel di rumah warga dan langsung dilakukan perbaikan.
"Memang ada temuan stiker yang belum diperbaiki tapi jumlahnya tidak banyak tidak sampai 1% hanya 0,0 berapa lah," kata Syahrul kepada awak media, Rabu (5/8/2020).
"Pada saat itu belum ditempel dirumahnya kok stikernya, masih difoto ya langsung diperbaiki, itu cuma 2 stiker saja yang terlewat," lanjutnya.
Ia mengatakan ada beberapa yang stiker 2 KWK sudah terlanjur dicetak untuk seharusnya digunakan pada saat pemutakhiran data pemilih pada bulan Maret.
Namun karena adanya surat edaran dari KPU RI untuk melakukan penundaan tahapan karena adanya Covid-19 maka Pilkada ditunda tetapi stiker sudah terlanjur dicetak untuk tanggal 23 September.
Ia mengatakan untuk dapat mengganti perubahan tanggal 23 September menjadi 9 Desember ini KPU Balikpapan hanya menimpa stiker baru pada tanggalnya saja untuk menekan pengeluaran anggaran.
"Kami tidak lagi memiliki anggaran untuk mencetak stiker lagi, kemudian dimaksimalkan saja dengan baik tanggal 23 nya itu ditempel dengan stiker tanggal 9 Desember kemudian di bawahnya dicoret," ujarnya.
Dengan banyaknya jumlah stiker yang harus dikerjakan oleh tim KPU Balikpapan ini memungkinkan penempelan stiker ada yang terlewat dan tidak tertempel stiker yang baru.
"Ada 230.000 stiker loh yang harus diubah, sesuai dengan jumlah KK, itu dikerjakan sekretariat KPU kemudian didistribusikan ke bawah PPDP untuk dilakukan saat coklit, karena tipis mungkin saja ada yang terlewat," katanya.
Dengan adanya temuan ini pihaknya sangat berterima kasih kepada Bawaslu Balikpapan yang melayangkan surat untuk melakukan perbaikan pada setiap temuan-temun terkhusus temuan stiker itu.
"Ini menandakan bahwa KPU Balikpapan dengan Bawaslu aktif dalam menjalankan setiap tahapan dan mengawasi yang tidak sesuai dengan mekanisme," ujarnya. (advertorial)
