DIKSI.CO -  Naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi menuai kritikan dari sejumlah pihak.

Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mendesak pemerintah untuk merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.

Hal itu sesuai dengan rekomendasi hasil Rakernas V PDIP yang dibacakan Puan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).

Dalam Rakernas V Partai tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ditugaskan untuk mendesak pemerintah agar menurunkan pembayaran UKT.

"Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024," ujar Puan.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sebelumnya menyoroti permasalahan UKT yang mahal.

Menurutnya, pendidikan harus terjangkau sebab penting untuk regenerasi.

"Urusan pendidikan sekarang saya aja ngelihat korannya aja pusing. Semuanya dimahalkan," ujar Megawati, beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, Megawati juga mengkritik soal RUU Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Kritikan itu dilayangkan Mega dalam pembukaan Rakernas V PDIP, Jumat (24/5/2024).

Mega mengkritik terutama terkait pembahasan RUU MK yang digelar di masa reses anggota dewan saat Puan tengah kunjungan ke luar negeri.

Selain RUU MK, Megawati juga menyinggung polemik RUU Penyiaran yang memuat klausul usulan larangan produk investigasi.

Mega heran produk jurnalistik investigasi mau dilarang padahal telah diatur Dewan Pers. (*)