"Jika terjadi kenaikan, otomatis akan terjadi inflasi, karena ongkos produksi, ongkos angkut jadi meningkat. Ini perlu penyikapan," paparnya.

Merespon rencana kenaikan harga BBM, DPRD Kaltim khususnya komisi II bahas peluang alokasi anggaran di APBD Kaltim, untuk beri subdisi BBM bagi warga Bumi Mulawarman.

"Ada pembahasan kami di DPRD Kaltim, bagaimana jika BBM disubsidi dari APBD Kaltim, dan sebagainya," paparnya.

Nidya menyebut rencana alokasi anggaran ke subsidi BBM perlu pembahasan mendalam bersama Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.

"Menurut saya, ayo kita bicara ke pemerintah (pemprov dan pusat) apakah memungkinkan kita mensubsidi masyarakat Kaltim misalnya," tegasnya.

"Jangan sampai bersinggungan dengan kebijakan presiden tentang satu harga BBM di seluruh Indonesia. Ini kemudian perlu kita sikapi," pungkasnya. (Advertorial)