Sebelumnya, usai kedatangan KPK ke kantor DPD Golkar Rabu kemarin, muncul opsi adanya sewa aset yang disampaikan pihak dari Golkar, yakni Mursidi Muslim.
Lebih lanjut, hal yang menarik dari postingan Andi Harun itu, yakni pada poin aset pemerintah tak boleh dilakukan sewa menyewa, pinjam pakai atau hibah ke partai politik.
Tim redaksi ikut lakukan browsing mengenai hal itu. Perihal hal ini, pernah dijelaskan oleh Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra.
Dikutip dari Kompas.com. Yusril mengatakan kegiatan politik tak boleh dilakukan menggunakan aset milik pemerintah.
"Jadi kalau kegiatan politik dilakukan atas nama partai atau perseorangan yang berkaitan dengan jabatan, dia tidak boleh menggunakan aset pemerintah pusat atau daerah," kata Yusril di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016) lalu.
Secara prosedur, ada tiga kategori dalam penggunaan aset pemerintah, antara lain pinjam pakai, sewa-menyewa dan dihibahkan. Meskipun tidak masuk dalam tiga kategori tersebut, kegiatan politik tak boleh dilakukan menggunakan aset pemerintah.
"Sebagaimana juga kalau ada sewa-menyewa juga tidak boleh digunakan untuk partai politik," ujar Yusril.
Lebih lanjut, mengenai apakah partai politik dapat memiliki tanah dengan hak milik atau tidak, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”).
Dalam pasal tersebut, diatur bahwa yang dapat mempunyai hak milik adalah:
1. Warga Negara Indonesia.
2. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah.
Partai politik tidak termasuk sebagai salah satu badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
