Bentuk perizinannya itu berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
Hal itu sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kini masih digodok menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Nantinya ada zona-zona khusus untuk PKL yang sudah ditetapkan pemerintah. Terus terang saja, kalau dibebaskan tempatnya mungkin daerah kita akan semrawut," jelasnya.
Ia menjamin Raperda yang tengah digodok menjadi Perda ini bakal memfasilitasi semua PKL yang ada di Kabupaten Paser, baik binaan Disperindagkop dan UKM maupun instansi lainnya. (advertorial)
