"Jika masih ada aspirasi yang ingin disampaikan lagi, akan kami akomodir," lugasnya. 

Hal senada turut disampaikan Puji Setyowati, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltim ini menyebut, meski partainya tegas menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja sebagai Undang-undang, namun hingga saat ini belum ada perintah yang mereka terima terkait pengesahan undang-undang yang dinilai tidak berpihak terhadap nasib buruh dan keberlanjutan lingkungan itu. 

"Karena baru kemarin disahkan sehingga belum ada kontak langsung ke Ketua DPD Demokrat," terang Anggota Komisi IV itu. 

Akan hal tersebut, Puji mengaku belum bisa berkomentar banyak hingga ada koordinasi lebih lanjut antara DPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat di Kaltim. 

"Langkah-langkah apa yang harus kami lakukan di daerah, belum ada arahan lebih lanjut. Jelasnya, Demokrat dari awal konsisten menolak Omnibus Law," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)