"Tanggapan dan masukan semuanya dituangkan ke dalam fraksi-fraksi, lalu Wali Kota harus menjawab semua tanggapan dan masukan fraksi dalam paripurna nantinya," ujarnya.

Nantinya fraksi juga akan menyampaikan pandangan akhirnya untuk dijadikan rekomendasi kepada Wali Kota dan para eksekutif untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2022.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, mengatakan pihaknya akan menjawab pandangan umum fraksi dan tentu menjadi catatan dan evaluasi Pemkot Balikpapan

"Untuk kekurangan di tahun 2022 akan kita perhatikan agar tidak terulang di tahun 2023, seperti Silpa Rp 600 Miliar, dan ada program OPD yang tidak terserap 50%, seperti pengadaan lahan yang perlu kehati-hatian," katanya.

Sementara untuk fungsi pengawasan kegiatan juga diharapkan maksimal, bukan hanya diserahkan ke konsultan tapi ke internal Pemkot Balikpapan dan juga antar Organisasi Perangkat Daerah. (Advertorial)